JELANG ALIH KEKUASAAN, PEMERINTAH DAERAH PERLU BENAHI SISTEM DAN PENYELENGGARAAN INFORMASI

INVESTIGASI

Hampir semua aplikasi dan website milik pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan ” mangkrak”

Padahal pembuatan dan pengelolaannya menggunakan dana APBD dari masing-masing instansi atau OPD.

Ironisnya bahkan aplikasi dan website milik Dinas Komunikasi dan Informasi yang merupakan operator atau pusat informasi di setiap daerah juga tidak dikelola secara rutin, update, dan profesional. Padahal dianggarkan dana pengelolaan rutinnya setiap bulan.

Hal ini merupakan hasil investigasi media WPN dan bukti tersebut dapat dilihat di masing-masing aplikasi dan website seluruh dinas instansi di kabupaten/kota maupun Provinsi Sumatera Selatan.

Ilustrasi gambar: WPN/NET

Padahal presiden Republik Indonesia Ir.Joko Widodo sebenarnya telah lama melarang dan menyetop penganggaran pembuatan aplikasi dan website ini.

Hal tersebut Dianggap pemborosan anggaran dan mungkin sudah terekam oleh pemerintah pusat bahwa pelaksanaan dan penyelenggaraan aplikasi dan website tersebut tidak efektif.

Oleh karena itu karena masing-masing saat ini sedang dalam masa transisi pemerintahan, maka dipandang perlunya evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan aplikasi dan website ini.

Kedepan diperlukan tenaga profesional yang tekun agar informasi dan penyelenggaraan aplikasi dan website pemerintah daerah ini selalu update dan mengena pada sasarannya.
Sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan Pembangunan Daerah. Dan tidak terkesan hanya menghamburkan Dana APBD di masing-masing instansi (*)

TIM INVESTIGASI
WANIPIRONEWS.COM

 

Related Post "JELANG ALIH KEKUASAAN, PEMERINTAH DAERAH PERLU BENAHI SISTEM DAN PENYELENGGARAAN INFORMASI"
Proyek Tol Palembang-Betung Selesai 2025
Menyorot Debat Publik Pilkada PALI 2024
LSM WGAB Soroti Peredaran Togel di Papua, Yerry Basri Ada Apa dengan Penegak Hukum